Ekonomi kreatif telah menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, di balik geliat para seniman, penulis, desainer, konten kreator, dan pelaku kreatif lainnya, ada satu realitas yang kerap membuat mereka bingung dan ragu: pajak.
Ketika kreativitas yang sifatnya personal dan bebas harus bertemu dengan sistem yang kaku dan formal seperti pajak, muncullah dilema yang cukup pelik—apakah pelaku ekonomi kreatif memang siap (dan wajib) dikenai beban administrasi negara ini?

Ekonomi Kreatif: Dunia Bebas yang Sedang Diatur

Ekonomi kreatif sering dipandang sebagai dunia yang cair dan lentur. Seseorang bisa jadi fotografer, lalu besoknya menjadi videografer, atau bahkan menjual preset editing. Penghasilan tidak selalu tetap, tidak memiliki kantor, dan jam kerja bisa sangat fleksibel. Sistem kerja seperti ini berbeda dengan karyawan tetap yang jelas potongannya, atau pengusaha formal yang sudah punya akuntan tetap.

Namun ketika penghasilan dari kreativitas mulai rutin dan besar, pemerintah tentu melihat ini sebagai potensi pemasukan pajak. Inilah saat kreativitas mulai “diukur” secara formal.

Dilema Pertama: Tidak Ada Standar yang Seragam

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif dalam hal perpajakan adalah ketidakjelasan kategori. Misalnya, apakah seorang content creator YouTube masuk sebagai pekerja bebas? Apakah seorang freelance illustrator yang bekerja dari rumah dianggap sebagai pengusaha mikro?

Tidak jarang pelaku ekonomi kreatif bingung dengan klasifikasi pajak. Mereka tidak tahu apakah harus punya NPWP, apakah perlu menghitung PPN, atau cukup bayar PPh final. Alhasil, banyak yang memilih tidak melapor karena takut salah.

Dilema Kedua: Fluktuasi Penghasilan

Berbeda dengan pegawai tetap, penghasilan pelaku ekonomi kreatif bisa sangat fluktuatif. Bulan ini bisa mencapai jutaan rupiah, bulan depan mungkin nihil. Sistem pajak yang berbasis tahunan atau bulanan kerap tidak mencerminkan realitas keuangan mereka. Akibatnya, pelaku ekonomi kreatif merasa sistem ini tidak adil.

Bayangkan seorang musisi indie yang baru sekali dalam tiga bulan menerima royalti. Bila diwajibkan bayar pajak per bulan, dia bisa merasa tercekik di bulan-bulan sepi pendapatan.

Dilema Ketiga: Kurangnya Literasi Keuangan

Banyak pelaku ekonomi kreatif yang fokus pada karya, bukan urusan finansial. Mereka tidak terbiasa membuat laporan keuangan, apalagi menyusun bukti pengeluaran. Banyak yang tidak memisahkan keuangan pribadi dengan bisnis. Alhasil, ketika harus menyusun SPT tahunan, mereka panik dan memilih “menghindar.”

Ketidaktahuan ini bukan semata-mata kesalahan individu, tapi juga kurangnya sosialisasi dan sistem yang mudah dimengerti. Padahal, mereka bukan tidak mau bayar pajak, mereka hanya tidak tahu bagaimana memulainya.

Solusi: Memanusiakan Sistem Pajak untuk Dunia Kreatif

Pemerintah perlu memahami bahwa dunia kreatif bukan industri konvensional. Perlu pendekatan yang lebih empatik dan edukatif dalam penerapan pajak. Beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan:

• Sosialisasi yang sederhana dan ramah untuk pelaku kreatif, dengan contoh konkret dan bahasa yang mudah dipahami.
• Platform pelaporan pajak yang lebih fleksibel, yang bisa menyesuaikan dengan pendapatan fluktuatif dan pekerjaan paruh waktu.
• Insentif atau potongan pajak untuk pelaku ekonomi kreatif pemula atau yang penghasilannya masih rendah.
• Kemitraan antara komunitas kreatif dengan otoritas pajak, agar ada jembatan komunikasi yang lebih manusiawi.

Pajak dan Kreativitas Bisa Berdampingan

Pajak bukanlah musuh kreativitas. Ia adalah bagian dari kontribusi terhadap negara agar sistem bisa berjalan. Namun, penerapannya pada sektor ekonomi kreatif perlu pendekatan yang berbeda. Jangan sampai sistem yang terlalu birokratis malah mematikan semangat dan karya anak bangsa.

Dengan edukasi yang baik, sistem yang ramah, dan kebijakan yang adaptif, para pelaku ekonomi kreatif akan lebih siap, sadar, dan bahkan bangga menjadi bagian dari roda ekonomi nasional. Karena di balik setiap lukisan, musik, dan karya digital yang kita nikmati—ada kontribusi nyata yang bisa memperkaya bukan hanya budaya, tapi juga perekonomian negara.